Search Channels
 for 
 

Free Diary Software

What Credit Card Should I Get?

Online RSS Preview
(Content viewed with Online RSS Viewer; converting raw RSS feeds into nicely formatted webpages everytime!)
 
 
 
Berita Politik, Hukum, Dunia International - Indonesia News Today
Show/Hide Channel Info RSS Channel Source Add To My Channels | Hide All Content Show All Content
 
Hide Channel Info Channel Info

Berita Politik, Hukum, Dunia International - Indonesia News Today
Author : -
Overview : Liputan6.com Indonesia News Today, menyajikan kabar berita terkini indonesia dan dunia internasional meliputi berita politik hingga hukum dan kriminal
Language : English
Last Updated : 11/28/2014 9:10:44 AM
Website : http://news.liputan6.com


View Channel View Channel

1. Hajriyanto Mengaku Ingin Mundur dari Golkar
Date/Time : 11/28/2014 7:00:24 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139911/hajriyanto-mengaku-ingin-mundur-dari-golkar
 

Ketua DPP [Partai Golkar](2139864 "") bidang Agama Hajriyanto Y Thohari mengaku ingiin mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya karena enggan terlibat jauh dengan kisruh yang terjadi di internal partai berlambang beringin itu.

"Lebih baik saya mundur dari keduanya, hal tersebut (kisruh) akan membawa dampak buruk kepada partai," ujar pria yang akrab disapa Anto di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Meski demikian, dirinya tetap akan maju sebagai calon ketua umum dan tidak ingin bergabung ke dalam Presidium Penyelemat Partai untuk tidak menimbulkan polemik.

"Saya masih tetep berada pada posisi sebagai caketum tetapi saya tidak ingin terlibat terlalu dalam polarisasi yang terjadi sekarang ini.  Maka saya akan menolak untuk terus bergabung di presidium penyelamat, saya menolak jadi anggota di sana," tegasnya.

Mantan Wakil MPR ini beralasan, selain karena dia tidak pernah terlibat pembicaraan untuk membentuk presidum penyelamat partai itu, dia juga tidak ingin adanya polarisasi ini semakin tajam.

Dia juga berharap, para sesepuh [Partai Golkar ](2139864 "")untuk turun tangan guna menyelesaikan masalah ini. Sekaligus, bagi semua pihak untuk menahan ego masing-masing dan saling berkomunikasi untuk mencari jalan keluarnya.

"Saya rasa banyak tokoh-tokoh sesepuh Golkar yang selama ini mayoritas diam dan saya rasa mereka mempunyai pengaruh yang besar untuk memberikan sumbangan bagi terciptanya kompromi politik itu," tegas Hajriyanto. (Ali)



Back To Top Go To Bottom

2. Top 5 News: Artis Hina Nabi Muhammad Dibui 26 Tahun Terpopuler
Date/Time : 11/28/2014 5:47:57 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139908/top-5-news-artis-hina-nabi-muhammad-dibui-26-tahun-terpopuler
 

Seorang artis Bollywood asal Pakistan, Veena Malik dilaporkan dihukum penjara selama 26 tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Veena terbukti menghina Nabi Muhammad.

Berita itu menjadi sajian terpopuler sepanjang Kamis 27 November 2014. Selain informasi dari Jokowi yang memiliki jurus menuntaskan problem di Sumatera.

Berikut 5 berita terpopuler yang dihimpun Liputan6.com, Jumat (28/11/2014):

1. Jurus Jokowi Tuntaskan Problem di Sumatera

Presiden Joko Widodo atau Jokowi blusukan atau melakukan peninjauan langsung ke warga di Sumatera. Ada beberapa problematika di pulau paling barat Indonesia itu. Salah satunya masalah kebakaran lahan dan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

Menurut Jokowi, tak perlu ada terobosan baru untuk mengatasi permasalahan kabut asap Sumatera yang kerap sampai dan dinilai mengganggu negara tetangga. Kata dia, cukup melanjutkan langkah yang telah dilakukan selama ini. Namun dengan catatan, harus dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh.

"Masalah kebakaran tidak ada solusi baru, karena semuanya sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tidak ada terobosan, ini hanyalah masalah niat mau atau tidak mau menyelesaikan," tegas Presiden saat melakukan "blusukan" di Pekanbaru, Riau, Rabu 26 November 2014.

Selengkapnya sila baca [di sini.

](2139721 "")2. Ahok Jawab Kenapa Sevel Menjamur di Jakarta


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai semakin menjamurnya mini market di Jakarta semisal 7-Eleven atau biasa disingkat Sevel, Indomaret, dan Alfamart lantaran tingginya permintaan masyarakat terhadap hal yang praktis, murah dan nyaman. Pria yang karib disapa Ahok itu pun mengaku tak bisa menyalahkan atas tingginya permintaan tersebut.

"Kota modern, sevel di mana-mana, tetep mesti ada. Kenapa sevel bisa tumbuh? Karena ada permintaan. Nah anak muda demo-demo, kenapa kamu nongkrong di situ kalau kamu nggak suka? Itu pertanyaan saya, kenapa kamu suka belanja ke situ? Karena zaman sudah berubah," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, (26/11/2014).

Selengkapnya [ada disini](2139722 "")

3. Hina Nabi Muhammad, Artis Bollywood Dipenjara 26 Tahun

 Seoarang artis Bollywood asal Pakistan, Veena Malik dilaporkan dihukum penjara selama 26 tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Veena terbukti menghina Nabi Muhammad.

Penghinaan tersebut dilakuan Veena dalam sebuah acara televisi. Dalam acara tersebut Veena memparodikan pernikahan dari anak perempuan Nabi Muhammad.

Selain Veena sang suami, Asad Bashir Khan juga mendapat hukuman sama beratnya. Hukuman tersebut dijatuhkan karena Asad ikut tampil dalam tayangan televisi itu.

Menanggapi dirinya dihukum selama 26 tahun, artis tersebut segera angkat bicara. Ia mengaku, masih tidak bisa percaya dan tak dapat menerima hukuman tersebut.

"26 tahun! Ayo lah, 26 tahun itu sama dengan hukuman seumur hidup," sebut Veena seperti dikutip dari Telegraph, Kamis (27/11/2014).

Selengkapnya ada [di sini.](2139863 "")

4. Jokowi Jelaskan Langsung ke Warga Riau Alasan Harga BBM Naik

Saat Presiden Jokowi blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru, ribuan warga Riau tak banyak bertanya masalah penanggulangan asap. Warga malah menghujani pertanyaan terkait alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kami cuma ingin tanya Pak. Kenapa BBM dinaikkan? Selama ini, kami selalu melihat berita, ada yang mendukung dan menolak. Kami jadi bingung, sebetulnya seperti apa Pak, kenapa bensin dan solar harus naik?" tanya seorang warga bernama Hadi, kepada suami Iriana tersebut, Kamis (27/11/2014).

Sebelum menjawab pertanyaan itu, Jokowi mengeluarkan senyum khasnya. Setelah mengusap kepalanya, politisi PDIP itu akhirnya memberikan jawaban ke warga.

Dijelaskan Jokowi, pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan yang lebih bermanfaat. Rp 300 triliun yang dirogoh pemerintah unsuk subsidi bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif.

"Dalam setahun ada sekitar Rp 300 triliun subsidi untuk BBM. Nilai itu bisa membangun 600 waduk, sementara Indonesia hanya butuh 50. Kalau BBM disubsidi terus, uang itu dibuang-buang saja karena akhirnya terbakar," kata Jokowi.

Selengkapnya ada [di sini.](2139799 "")

5. Menko Tedjo: Silakan Munas Golkar di Bali, Tapi Jangan Desember

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan dirinya hanya mengimbau Partai Golkar agar menunda pelaksanaan Munas IX di Bali pada 30 November 2014 mendatang. Pihaknya pun menampik jika dikatakan intervensi dalam internal partai.

Tedjo meminta Partai Golkar untuk kembali mempertimbangkan hasil keputusan tersebut. Dia mengusulkan agar Munas IX tersebut digelar pada Januari. Lantaran pada Desember akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata tersebut.

"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan mau adakan di Bali silakan. Asal waktunya tidak Desember," tukas Tedjo.

Selengkapnya sila baca [di sini](2139724 ""). (Ali)



Back To Top Go To Bottom

3. Ahok: Bu Mega Bilang Tak Benar Boy Calon Wakil Saya
Date/Time : 11/28/2014 5:00:54 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139901/ahok-bu-mega-bilang-tak-benar-boy-calon-wakil-saya
 

Hingga hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau[Ahok](2139844 "") masih belum menunjuk Wakil Gubernurnya untuk mendampingi dirinya.

Selain bertemu Jokowi untuk mencari sosok Wagubnya, Ahok juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di kediamannya. Tak sia-sia, usai bertemu dengan [Mega](2139844 ""), dirinya pun mengatakan anak kandung Presiden pertama Indonesia, Sukarno itu tidak pernah meminta Boy Sadikin mendampinginya.

"Saya tadi minta waktu sama ibu Mega, kan saya dekat secara pribadi dengan beliau. Soal PDIP mengusulkan satu nama, Boy Sadikin, beliau mengatakan hal tersebut tidak benar. Beliau kan negarawan, mana ada urusannya kan. Ibu Mega sudah menyerahkan namanya kepada saya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Karena itu, dirinya merasa lega dan sudah mengantongi sejumlah nama. Ketika ditanya siapa saja yang dicalonkan menjadi [wagub DKI](2139844 ""), Basuki enggan menyebutkan nama-nama tersebut.

Dia hanya memberikan petunjuk cawagub yang akan diajukannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang pernah disebut-sebut olehnya setiap ditanya oleh wartawan.

“Kalian juga sudah tahu saya mau siapa. Dari dulu sudah disebutin. Cuma minus artis saja ya. Pokoknya saya sudah sebutkan beberapa nama calon yang saya mau jadi wakil saya. Nah bukan berarti cuma Bu Yani, ada beberapa nama,” jelasnya.

Diketahui, Ahok selalu menyebutkan tiga nama saat ditanya calon kuat wagub yang akan mendampinginya.

Antara lain, mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.

Nama pejabat terakhir yang sempat masuk dalam bursa cawagub dan hingga saat ini sangat ramai dibicarakan publik adalah mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani (Yani).

Diakuinya, nama-nama cawagub tersebut telah disampaikan kepada Megawati juga. Bahkan, Megawati menanyakan alasan kenapa dirinya memilih dan mengusulkan mereka menjadi cawagub yang akan mendampingnya. (Ali)



Back To Top Go To Bottom

4. Revisi UU MD3 Belum Selesai, KIH Nilai KMP Tak Ada Niatan Islah
Date/Time : 11/28/2014 5:00:18 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139904/revisi-uu-md3-belum-selesai-kih-nilai-kmp-tak-ada-niatan-islah
 

DPR menunda penetapan revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2014. [Koalisi Indonesia Hebat](2139870 "") (KIH) menilai tidak ada keinginan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melakukan islah.

"Saya melihat memang tidak ada keinginan untuk islah ini hanya sekadar keinginan supaya kita memasukkan AKD dan itu hanya kadal-kadalan serta main politis murahan yang bukan buat kepentingan kebersamaan dewan, " ujar politik PDIP Aria Bima di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Menurutnya, agenda [revisi UU MD3 ](2139870 "")adalah sebuah rangkaian. Karena itu, jika hal tersebut tidak digulingkan di Badan Legislatif pada Senin depan, ia menilai KMP telah menipu KIH.

"Kalau Senin UU MD3 di Baleg aja nggak bergulir, artinya kita dikadalin juga. Kalau kita nggak datang rapat komisi pun juga akibat karena nggak ada kesepakatan dari poin-poin berikutnya kan," jelas dia.

Menurutnya, jika situasinya seperti itu, bisa jadi pihaknya menggulirkan mosi tidak percaya lagi. "Saya belum sampai kesitu. Tapi kita lihat kalau masih belum menyelesaikan persoalan ini," tandasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan KIH akan terlibat dalam semua AKD, jika baleg telah merivisi UU MD3.

"Dalam pemahaman teman-teman KIH semua AKD aktif kecuali baleg aktif setelah revisi (UU MD3). Sehingga ini memang ada missed interprestasi aja. Salah satu kesepakatanya kan merubah MD3 dan menambah pimpinan komisi," tutur Karding.

"Komitmennya kan sebelum tanggal 5 Desember, kalau tidak tercapai maka buntu. Maka akan kembali ke titik mosi tidak percaya. Tetapi kita berharap tidak begitu," pungkas Karding. (Ali)



Back To Top Go To Bottom

5. Rumah Mewah Udar Pristono Senilai Rp 3 M Disita Kejagung
Date/Time : 11/28/2014 4:02:17 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139898/rumah-mewah-udar-pristono-senilai-rp-3-m-disita-kejagung
 

Kejaksaan Agung RI mendatangi ‎sebuah rumah di Perumahan Bogor Nirwana Residence‎, Cluster Olive, Blok Emeral yang diduga merupakan aset milik mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, [Udar Pristono.](2136641 "")

Pantauan Liputan6.com di lokasi, 6 petugas [Kejaksaan Agung](2136641 "") RI datang sekitar pukul 16.00 WIB ke lokasi dengan mengendarai mobil Kijang Inova bernopol B 1493 WO berwarna silver dengan logo Satuan Khusus PPTPK di bagian pintu depan sebelah kirinya

Usai memeriksa ruangan di dalam rumah berlantai dua tersebut, petugas Kejaksaan Agung yang menggunakan rompi berwarna hitam garis merah dan bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi (SKPK) menyegel rumah milik Udah Pristono dan memasang garis segel bertuliskan Kejaksaan Agung RI di gerbang rumah tersebut.

"Rumah ini atas nama Udar Pristono, nilainya (Rp) 3 M (Miliar). Penyitaan ini dilakukan hingga ada keputusan pengadilan," kata petugas Kejagung Viktor Antonius yang ditemui di lokasi penyegelan, Kamis (27/11/2014).

Proses penyitaan tersebut, juga disaksikan oleh seorang pengelola Perumahan BNR dan beberapa satpam. Rumah dua lantai dengan cat warna abu-abu tersebut, disita Kejagung diduga terkait kasus dugaan korupsi dilakukan oleh Udar Pristono.

Kepada petugas Kejagung, Marwi, dari bagian Finance BNR membenarkan kalau rumah tersebut dibeli oleh Udar Pristono sekitar 2 tahun lalu.‎ Rumah dua lantai dengan cat warna abu-abu tersebut memiliki nilai aset hingga Rp 3 miliar yang dibeli oleh Udar Pristono sejak 2012 lalu.

"Rumah ini dibeli sekitar tahun 2012 oleh Pak Udar. Transaksi dilakukan oleh Pak Udar sendiri. Rumah ini juga atas nama Pak Udar Pristono," kata Marwi.

Marwi menjelaskan aset senilai Rp 3 miliar milik Udar Pristono tersebut dibeli sejak 2012 lalu, dengan pembayaran secara bertahap. "Ini 3-5 tahap ya. 5 Tahap kalau ngga salah," kata Marwi.

Rumah dua lantai dengan cat warna abu-abu tersebut memiliki luas hingga 280 meter dan berdiri diatas tanah seluas 300 meter. (Ali).



Back To Top Go To Bottom

6. Menkum dan HAM Akan Pindahkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya
Date/Time : 11/28/2014 3:00:49 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139896/menkum-dan-ham-akan-pindahkan-kantor-imigrasi-kelas-1-surabaya
 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) [Yasonna Laoly ](2139859 "")melakukan inspeksi medadak di kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya.

Dalam sidak kali ini, menteri yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut meninjau proses pelayanan pengurusan paspor. Tak hanya itu, dirinya juga menyempatkan diri mendengar keluhan warga tentang pelayanan kepengurusan Paspor.

"Iya pak, kadang ngurus paspor di sini lama. Apalagi tiap hari kita harus antre," ujar salah satu warga, Nunung kepada Liputan6.com di Sidoarjo, Jatim, Kamis (27/11/2014).

Mendengar keluhan para pemohon [Paspor](2133963 "") tersebut, pria kelahiran Tapanuli Tengah 61 tahun silam ini berjanji akan segera mempercepat seluruh proses pembuatan Paspor.

Tak hanya itu, dirinya juga berencana akan memindahkan kantor imigrasi kelas 1 Surabaya, yang nilai sudah tak layak pakai dan membuat kemacetan di sekitar kantor yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut.

"Ya kita akan merencanakan untuk segera memindahkan kantor imigrasi ini ke tempat yang lebih luas, karena kantor ini sudah tidak mampu lagi menampung para pemohon Paspor. Apalagi di depan itu banyak mobil parkir, kan akhirnya bisa bikin macet," tandas Yasonna. (Ali)



Back To Top Go To Bottom

7. Aksi Jawara di Banten Buat Gerah Ketua DPRD
Date/Time : 11/28/2014 2:00:59 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139894/aksi-jawara-di-banten-buat-gerah-ketua-dprd
 

Sikap ke'[Jawara](2095505 "")'an dalam perebutan proyek di Tanah Seribu Kyai, Sejuta santri, membuat gerah ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rakhmatullah. Dia pun menyambangi kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten di Jalan Brigjen Syam'un, Serang, Banten.

"Persoalannya ada di pengusaha, di mana pengusaha direktur utamanya itu memberikan kuasa direktur ke berbagai macam orang, sehingga terjadi lah keributan di sana. Keributan internal tapi merembet ke eksternal.Ini yang menjadi persoalan," kata Asep di Banten (27/11/2014).

Fungsi pengawasan yang melekat ditubuh DPRD Banten dijadikan sebagai alat untuk membenahi pelayanan pembangunan di [Tanah Banten ](2077353 "")dan agar aksi premanisme tidak lagi terjadi di provinsi yang terkenal dengan sebutan Tanah Jawara.

"Besok ke depan akan memperbaiki pelayanan pelelangan yang ada di Provinsi Banten. Tindakan premanisme untuk menekan proyek tentu saja masih ada, tapi kan mekanisme nya, mau hebatnya kaya apa juga kan ada sistem elektrronik," terangnya.

Asep pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten agar duduk bersama memberikan pelatihan kepada pengusaha di Banten agar mampu bersaing dengan pengusaha dari luar Banten, terlebih dalam menghadapi komunitas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

"Pengusaha-pengusaha lokal juga harus siap dengan persoalan yang di hadapi. ULP juga harus independen dalam menentukan verifikasinya kepada peserta lelang," tegasnya.

Kendala dan hambatan dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten pun diakui ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Provinsi Banten, E.Kusmayadi.

Persoalan yang dijelaskan olehnya seperti dari 117 anggota Pokja ULP, hanya sebanyak 30 anggota yang bekerja. Karena hal tersebut, dirinya melakukan evaluasi guna efektifitas kerja.

"Pengadaan barang dan jasa yang di atur dalam unit pengadaan baru berjalan 1 tahun. suratnya sudah dikeluarkan oleh Plt Sekda (Sekretaris Daerah) kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," kata Kusmayadi.

Dirinya pun meminta kerja sama antara pengusaha dengan pihaknya untuk saling mendukung sehingga pembangunan di Banten dapat berjalan dengan baik.

"Pengadaan barang dan jasa kita harus lakukan secara transparan, secara jujur, kemudian secara profesional, tidak ada pemaksaan. Tahun 2015 penyerapan kita secara profesional dan lebih baik, mudah-mudahan hal yang terjadi di tahun ini tidak terjadi lagi. Semua harus siap dengan peraturan perundang-undangan," tegas Kusmayadi.

Belakangan ini sempat terjadi keributan dalam hal pengerjaan proyek. Hal yang terbaru adalah keributan antara dua kubu pengusaha di kantor DBMTR Provinsi Banten yang mengakibatkan satu orang terkena bacokan di tangan kirinya dan nyaris putus. (Ali)



Back To Top Go To Bottom

8. Dualisme Munas Golkar, Siapa Sah?
Date/Time : 11/28/2014 1:09:30 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139864/dualisme-munas-golkar-siapa-sah
 

Partai Golkar kini terpecah menjadi 2 kubu. Pasca-kerusuhan di Kantor DPP Partai Golkar, kini terbentuk kubu Aburizal Bakrie alias Ical dan kubu Agung Laksono.

Perpecahan itu pun membuat politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sedih.

"Sedih, kenapa kita begitu. Selama ini hajatan bersama-sama. Kenapa terjadi kejadian ini, kenapa terjadi di markas Golkar. Ini dinamika politik, seluruh partai juga terjadi. Ini pelajaran untuk kita semua," ujar Titiek di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Dirinya menegaskan, pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang menyarankan agar Polri tak memberi izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali pada 30 November juga dinilainya sebagai hal yang tidak perlu dilakukan pemerintah.

"Itu intervensi, kalau mau bijaksana, ya diamankan. Ini kan hajatan kita. Sebagai Menko, amankan saja. Bukan melarang. Kalau kita buat hajatan kan sesuai perintah putusan Rapimnas, masa dihalangin. Ya kan beri bantuan pengamanan saja," jelas dia.

Sementara itu, politisi Golkar Zainudin Amali menegaskan, kepanitian Munas IX masih belum terbentuk. Dirinya pun mengklaim Munas di Bali yang akan digelar kubu Ical itu tidak sah.

"Munas di Bali itu tidak sah. Imbauan saya kepada teman-teman di daerah untuk melihat realitas kemarin. Melihat (Munas di Bali) belum dapat izin dan kalau terjadi kericuhan, bukan hanya Golkar, tapi Bali dan Nasional. Dari aparat kan sudah me-warning. Pasti mereka punya cara yang tegas. Ini pertaruhannya terlalu besar," ungkap Zainudin.

Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menambahkan, dalam konflik muncul terkait dengan keabsahan gelaran Munas IX.

"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Munas yang berjalan itu harus kita lihat dulu tata laksanaannya, mekanismenya, dukungan dari satu dan tingkat II, di situ letak legitimasinya," jelas Airlangga.

"Saya akan datang dan saya akan mengikuti Munas yang di Bali, kalau memenuhi korum saya akan datang."

Di lain sisi, politisi senior yang juga merupakan anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan mengatakan, bagi pihak yang tak bisa mengikuti aturan internal partai, lebih baik keluar dari partai yang sudah lama eksis sejak orde baru.

"Siapa saja yang tidak taat di dalam aturan, tidak usah di dalam Golkar. Maksud saya tidak perorangan. Tetapi keseluruhan memegang aturan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kalau di dalam agama itu kita sucinya anggaran dasar," tandas dia.

Menurutnya, jika sudah tidak melaksankan AD/ART partai jelas maksudnya ada kepentingan. "Kalau sudah tidak taat aturan dan lupa, berarti ada kepentingan, dan itu pasti bukan buat rakyat," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan dengan konflik yang terjadi sekarang akan mengganggu solidnya Golkar terutama menyambut persiapan Pemilu serentak 2019. "Soliditas itu sagat dibutuhkan. Penting untuk Golkar dalam agenda organisasi maupun politik yang bermuara pada pilpres 2019," tutur Akbar.

Akbar juga mengkhawatirkan terjadi perpecahan di Partai Golkar. Dia tidak mau sampai ada kepengurusan ganda atau tandingan di Partai Golkar. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, dia pun berusaha mendukung misi Aburizal Bakrie. "Saya tidak ikhlas kalau Golkar terjadi perpecahan. Saya ingin betul Golkar raih kembali posisi terhormat dan posisi yang diapresiasi," lanjut dia.

Meski demikian, dirinya menepis dugaan adanya orang luar yang terlibat dalam kisruh Partai Golkar belakangan ini. Dia memastikan konflik yang terjadi murni terjadi dari dalam.

"Konflik ini terjadi (hanya melibatkan) orang-orang partai yang saya kenal. Dan saya yakin mereka-mereka ini tidak akan khianati partai," pungkas Akbar.



Back To Top Go To Bottom

9. PPP Kubu Romi Akan Beri Sanksi Kader Pendukung Interpelasi BBM
Date/Time : 11/28/2014 12:04:44 AM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139860/ppp-kubu-romi-akan-beri-sanksi-kader-pendukung-interpelasi-bbm
 

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memancing anggota DPR menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi. Namun, Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Asrul Sani menegaskan, fraksinya tidak ikut dalam upaya penggalangan hak interpelasi yang dilakukan sejumlah anggota DPR RI.

Dia pun menegaskan, partai berlambang kabah itu akan memberi sanksi pada kadernya yang ikut menandatangani petisi hak interpelasi. "Penandatanganan yang dilakukan teman-teman adalah pelanggaran. Sangsi akan diberikan berupa teguran," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Asrul menjelaskan, fraksi PPP di DPR tidak mengambil bagian dalam interpelasi. "Kebijakan partai dan fraksi adalah meminta kepada para anggota fraksi tidak menjadi bagian dari interpelasi," jelas dia.

Meski begitu, PPP tetap akan mengawasi pengalihan subsidi BBM yang menurut pemerintah akan dialihakan ke sektor produktif. PPP juga akan mengawasi dana kompensasi yang diberikan dalam bentuk 3 kartu sakti.

"Kita lihat apa benar dipergunakan. Kita lihat bekerja normal atau tidak," ujar Asrul.

Sebelumnya, Anggota fraksi Golkar, Muhammad Misbhakhun mengatakan jumlah dukungan yang digalang jumlahnya sudah sangat signifikan. "Jumlah yang memberikan dukungan terhadap interpeleasi BBM berjumlah 202 anggota. Mereka dari lima fraksi yang ada di DPR," kata Misbakhun.

Dia menyatakan, anggota fraksi yang ikut menandatangani hak interpelasi berasal dari Golkar, PAN, Gerindra, PKS dan PPP. Ia menyebutkan ada 6 orang anggota fraksi PPP yang ikut mendorong hak interpelasi, yaitu, Kartika Yudhisti, Anas Thohir, A Fauzan Harun, Epyardi Asda, Asep Maoshul Affandy, dan Achmad Dimyati.



Back To Top Go To Bottom

10. Ruhut: Yang Tidak Senang SBY Ketum Demokrat Silakan Keluar
Date/Time : 11/27/2014 11:03:50 PM
Direct link : http://news.liputan6.com/read/2139810/ruhut-yang-tidak-senang-sby-ketum-demokrat-silakan-keluar
 

Senior [Partai Demokrat](2138791 "") yang tergabung dalam Forum Komunisasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) meminta agar SBY tak lagi menjadi ketua umum partai. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul meminta para pendiri seharusnya berterima kasih kepada SBY.

"Saya mengajak kepada para pendiri Partai Demokrat, tolong jalankan partai secara utuh. Jangan seenaknya sendiri. Jadi apapun kita harus berterima kasih kepada SBY. Karena beliaulah yang membuat Partai Demokrat menjadi besar seperti ini," ujar Ruhut di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Dirinya menyayangkan pernyataan para pendiri yang menyebut ada kolusi di tubuh Demokrat karena keluarga SBY masuk menjadi kader partai. "Itu tidak elok. (Partai Demokrat) tidak mengenal KKN. Jika orang itu pantas masuk partai, ya silakan. Kan mereka juga ada yang anaknya, menantunya menjadi kader," jelas Ruhut.

Terkait Silatnas, Ruhut juga mengatakan dalam AD/ART tidak diatur. "Gak ada Silatnas, kalau mereka memang tidak mau (SBY Jadi Ketum) suruh keluar saja dari partai," tutur Ruhut.

Saat ditanya, desakan mempercepat Kongres Demokrat, Ruhut menilai hal tersebut belum terlalu urgensi. "Tidak perlu (Kongres PD dipercepat). Belanda masih jauh, jangan bicara hal-hal yang masih jauh," jelas dia.

Senada, politisi Demokrat lainnya, Dede Yusuf menegaskan permasalahan ini akan diselesaikan di DPP Demokrat. "Ini kan sifatnya internal dan bukan untuk konsumsi publik. Masalah ini juga bisa diselesaikan di DPP sendiri," jelas Dede.

Menurut Dede, yang membuat Demokrat turun suaranya bukan faktor SBY. Dia pun menegaskan semuanya tergantung dari SBY untuk mencalonkan diri menjadi ketum atau tidak.

"Ini semua tergantung Pak SBY juga, masalahnya Pak [SBY](2138791 "") merupakan pendiri juga," pungkas Dede.



Back To Top Go To Bottom