Search Channels
 for 
 

Free Diary Software

What Credit Card Should I Get?

Online RSS Preview
(Content viewed with Online RSS Viewer; converting raw RSS feeds into nicely formatted webpages everytime!)
 
 
 
Berita Harian Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia
Show/Hide Channel Info RSS Channel Source Add To My Channels | Hide All Content Show All Content
 
Hide Channel Info Channel Info

Berita Harian Bisnis, Ekonomi, Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia
Author : -
Overview : Berita Bisnis Liputan6.com menyajikan kabar berita terkini dunia bisnis dan investasi, ekonomi, pasar modal hingga perbankan Indonesia
Language : English
Last Updated : 10/25/2014 9:21:32 PM
Website : http://bisnis.liputan6.com


View Channel View Channel

1. 3 Kriteria Menko Maritim di Kabinet Jokowi
Date/Time : 10/25/2014 8:00:19 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124417/3-kriteria-menko-maritim-di-kabinet-jokowi
 

Kementerian Koordinator Maritim kabarnya akan menjadi wajah baru dalam tatanan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Jika benar dibentuk, Pengamat Masalah kelautan Arif Satria memandang terdapat tiga kriteria yang harus dimiliki menteri koordinator maritim terpilih. Itu lantaran urusan kelautan dipandang sangat luas dan mencakup berbagai sektor seperti perikanana, pariwisata, perindustrian, hingga pertambangan.

"Pertama, menko maritim harus mampu mengintegrasikan berbagai sektor kelautan agar dapat berjalan secara efektif. Itu termasuk pengawasan yang kini dilakukan oleh 12 kementerian," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Arif menerangkan, kini pengawasan terhadap bidang kelautan dilakukan 12 kementerian yang berjalan masing-masing. Sementara urusan perizinan pengusaha perikanan harus diperoleh dari tiga kementerian berbeda.

Menurutnya, perizinan dan pengawasan tersebut seharusnya dapat berjalan lebih efektif jika terkoordinasi di bawah satu atap. Banyaknya sektor yang menjadi bagian dari urusan kelautan juga membuat adanya mutual distrust.

"Makanya, yang kedua, menko maritim harus bisa membangun trust (kepercayaan) antar kementerian dari berbagai sektor terkait," tuturnya.

Terakhir, menurutnya Menko Maritim harus memiliki visi yang jelas dalam menangani berbagai masalah kelautan termasuk penangkapan ikan secara ilegal atau juga dikenal dengan sebutan illegal fishing. Menurutnya, dalam satu tahun menjabat, sang menteri harus bisa menangani kasus tersebut.

"Kalau dalam setahun tidak selesai berarti ada yang tak beres," tandasnya. (Sis/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

2. Stok Beras di Sulteng Aman untuk 6 Bulan
Date/Time : 10/25/2014 7:12:52 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124402/stok-beras-di-sulteng-aman-untuk-6-bulan
 
Ketersedian beras di gudang Bulog Sulawesi Tengah, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Pasokan dipastikan ada mengingat hingg Sabtu (25/10/2014), volumenya di gudang Bulog mencapai 9.630 ton. 
 
"Stok yang ada saat ini, kami perkirakan bisa memenuhi kebutuhan penyaluran untuk enam bulan ke depan," terang Kabid Pelayanan Publik Bulog Sulteng, Abdul Gani di Palu.
 
Menurut dia, ketersedian stok yang ada dengan jumlah 9.630 ton itu, berasal dari pengadaan Bulog ke petani di seluruh wilayah Sulteng sebanyak 5.630 ton dan pasokan Bulog Kendari, Sulawesi Tenggara, sebanyak 4.000 ton. 
 
"Karena stok di Bulog Kendari sudah mencukupi, makanya disuplai ke Bulog Sulteng. Dan suplai itu masih berlangsung, karena masih ada 2.000 ton lagi yang akan masuk ke Bulog Sulteng," jelas Gani.
 
Dengan adanya stok itu, masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan masalah kekurangan beras di Sulteng. 
 
Kendati demikian pengadaan beras dari seluruh petani di Sulteng, hingga kini berjalan sedikit seret dibandingkan tahun sebelumnya.
 
"Tidak perlu khawatir karena ketersedian beras kita di Sulteng, pasti masih akan terus aman. Selain masih ada suplai dari Bulog Kendari, juga pembelian ke tingkat petani masih akan dilakukan oleh Bulog Sulteng," tandas Gani.
 
Diketahui, seretnya realisasi pengadaan beras di Sulteng, selain karena banyak pedagang dari luar datang membeli beras langsung di Sulteng, juga dampak dari kemarau, dan serangan hama yang menyebabkan produksi petani menurun. (Dio/Nrm)


Back To Top Go To Bottom

3. Alasan Pentingnya Ada Kementerian Koordinator Maritim
Date/Time : 10/25/2014 6:12:11 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124375/alasan-pentingnya-ada-kementerian-koordinator-maritim
 

Kabar pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim terus merebak di kalangan masyarakat menyusul teka-teki susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang belum diumumkan saat ini. Pengamat masalah kelautan, Arif Satria menilai, Kemenko Bidang Maritim perlu dibentuk mengingat rendahnya koordinasi dari berbagai sektor kelautan.

"Saya kira pemebntukan Kemenko maritim merupakan sebuah keharusan di pemerintahan yang baru, karena mengemban tugas mengkoordinasikan seluruh urusan kelautan," terangnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Dia menerangkan, urusan kelautan bukan hanya persoalan perikanan. Meski memang, sektor tersebut juga sangat penting dalam menopang perekonomian nasional.

"Urusan kelautan itu mencakup sektor pariwisata, perhubungan laut, perdagangan perindustrian, pertambangan, hingga keamanan. Kalau tidak mampu mengintegrasikan, ya kita tidak akan mampu menjadi bangsa maritim," pungkasnya.

Menurutnya, selama ini masalah kelautan masih berkutat pada persoalan koordinasi atau tidak adanya sinergi antar sektor kelautan. Kondisi tersebut melemahkan pendayagunaan berbagai potensi kelautan.

"Sekarang seperti izin pengusaha perikanan ingin menangkap ikan, itu harus dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian komunikasi dan informasi. I bagaimana sekarang membuat perizinan ini menjadi satu atap sehingga tidak ada saling menyalahkan," terangnya.

Arif juga menjelaskan, terdapat 12 kementerian yang terlibat dalam pengawasan kelautan. Meski terdapat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Barkokamla), dia menilai instansi tersebut belum secara efektif melakukan tugasnya di bidang pengawasan.

Untuk itu, dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Maritim, dia berharap koordinasi dan pengawasan urusan kelautan dapat lebih tersinkronisasi.(Sis/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

4. Illegal Fishing Bikin Negara Rugi Rp 30 Triliun per Tahun
Date/Time : 10/25/2014 5:40:56 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124391/illegal-fishing-bikin-negara-rugi-rp-30-triliun-per-tahun
 

Penangkapan ikan secara ilegal atau terkenal dengan istilah illegal fishing ternyata masih menjadi salah satu masalah terbesar di sektor kelautan Tanah Air. Bahkan kasus tersebut mampu menyebabkan negara menanggung rugi hingga puluhan triliun rupiah.

"Kerugian negara dapat mencapai Rp 30 triliun per tahun dari kasus illegal fishing. Itulah mengapa pemerintah perlu membentuk satgas anti mafia illegal fishing," terang Pengamat Masalah kelautan Arif Satria setelah menjadi pembicara dalam acara diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Terdapat dua wilayah di Indonesia yang paling sering didera kasus illegal fishing yaitu Laut Arafura dan Laut China Selatan. Kasus illegal fishing di dua titik tersebut menyumbang kerugian yang dominan pada negara.

"Dua wilayah itu menyumbang kerugian hingga 80 persen dari angka Rp 30 triliun per tahun tadi. Makanya, jika pemerintah dapat mengawasi dan mengatasi kasus illegal fishing di dua titik tersebut, kerugiannya dapat berkurang drastis," tuturnya.

Arif juga menyarankan pemerintah untuk ikut memberdayakan para nelayan kecil di berbagai wilayah kelautan Indonesia. Para nelayan kecil sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ikan tapi juga diberikan peran geopolitik untuk mengamankan sejumlah aset kelautan.

"Itu kan masalahnya bukan kapal asing datang ke kita, tapi kapal asing yang seolah-olah milik kita. kemudian mengambil sumber daya lalu dibawa lagi ke daerah asalnya dan itu tidak dilaporkan," tandasnya. (Sis/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

5. Jokowi-JK Digugat Pilih Menteri Bebas Kepentingan
Date/Time : 10/25/2014 5:15:42 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124471/jokowi-jk-digugat-pilih-menteri-bebas-kepentingan
 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) ditagih benar-benar menetapkan susunan kabinet yang bersih, bebas kepentingan asing dan tak menganut paham neoliberalisme, terutama dalam kabinet ekonominya.

Dalam hal ini, Jokowi dituntut melaksanakan ajaran Trisakti yang digagas Soekarno dalam penentuan kabinetnya.

"Bagi kami, yang harus dilakukan Jokowi-JK tidak hanya membentuk kabinet yang bersih dari korupsi, tetapi kabinet harus bersih dari campur tangan asing dan anasir-anasir neoliberalisme," jelas Angga S Yusuf dari Front Nasional Marhaenis, Sabtu (25/10/2014).

Dia meminta Jokowi benar-benar melaksanakan janji menerapkan ajaran Trisakti yang dituangkan dalam visi-misinya, seperti disampaikan saat kampanye Pilpres 2014 lalu.

Dia menduga tarik ulur pengumuman Kabinet Jokowi-JK mencerminkan adanya kepentingan yang sulit dipungkiri. Bahkan, dinamika penyusunan Kabinet terasa sangat transaksional.

"Menurut KPK ada 15 calon menteri yang berpotensi tersangkut kasus korupsi. Dari 15 nama calon menteri yang bermasalah, ada 8 nama yang memiliki rapor merah. Dalam konteks ini, langkah Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK patut didukung sepenuhnya," tambah dia.

Hal itu menunjukkan salah satu komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Di satu sisi, hal itu merupakan upaya Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet pemerintahan yang bersih. 

Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kekuatan besar yang ingin menghadang upaya Jokowi untuk membentuk Kabinet Kerja yang bersih, kompeten dan berintegritas tinggi. Jokowi dikepung oleh berbagai kelompok kepentingan yang ingin menggagalkan ajaran Trisakti.

Pihaknya pun mendukung sepenuhnya upaya Presiden Jokowi untuk menyingkirkan nama-nama calon menteri yang diduga kuat terlibat korupsi dan memiliki rapor merah.

Selain itu juga mendukung sepenuhnya hak prerogativ Presiden Jokowi untuk memilih calon menteri yang memahami secara benar ajaran Trisakti agar cita-cita untuk mewujudkan Trisakti dapat terwujud.(Sis/Nrm)

 

 



Back To Top Go To Bottom

6. Ratusan Pedagang Ramaikan Pasar Rakyat Tabot di Bengkulu
Date/Time : 10/25/2014 4:42:20 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124427/ratusan-pedagang-ramaikan-pasar-rakyat-tabot-di-bengkulu
 

Ratusan pedagang dari luar Bengkulu menyerbu pasar rakyat dalam memeriahkan Festival Budaya Tabot Bengkulu 2014.

Pasar rakyat yang digelar di rumah kediaman resmi gubernur, tepatnya di Lapangan Merdeka depan Balai Raya Semarak Bengkulu berlangsung selama 10 hari sejak 24 oktober hingga 4 november 2014.

Ketua Panitia Pasar Rakyat Robi Baheramsyah mengatakan, dari 250 tenda yang disediakan panitia, lebih dari 150 stan diisi pedagang luar Bengkulu. "Mayoritas pedagang dari Jawa," ujar Robi di Bengkulu, Sabtu (25/10/2014).

Para pedagang dari Jawa tengah terlihat membuka lapak dagangan pakaian jenis batik dan aksesoris rumah tangga termasuk guci keramik. Sedangkan pedagang jawa barat lebih banyak berjualan makanan dan pakaian konveksi sablon.

Khusus pedagang dari Jakarta lebih banyak membawa dagangan pakaian murah dan sepatu.

Paiman (40), pedagang batik mengalu sudah 8 tahun berjualan secara rutin di arena Festival Tabot Bengkulu dan selalu menangguk untung besar.

"Selalu untung mas, besar kecilnya tergantung cuaca. Mudah mudahan tidak ada hujan selama pasar rakyat ini digelar," harap Paiman. (Yuliardi/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

7. Bila Jadi Dibentuk, Ini 3 Tugas Perdana Menko Maritim
Date/Time : 10/25/2014 4:02:17 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124368/bila-jadi-dibentuk-ini-3-tugas-perdana-menko-maritim
 

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan membentuk satu lagi kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Jika benar terbentuk, Pengamat masalah kelautan Arif Satria menilai, terdapat tiga tugas yang harus segera diselesaikan Menteri Koordinator Maritim terpilih usai dilantik.

"Pekerjaan rumah pertama yang menjaga kedaulatan bangsa. Artinya, dia harus segera memperjelas batas-batas maritim," ungkap Arif saat ditemui Liputan6.com usai menjadi pembicara dalam diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Berikutnya, agenda terpenting yang juga harus segera dieksekusi menko maritim adalah menyelamatkan seluruh aset laut di Indonesia. Sebab pengawasan yang lemah di sejumlah wilayah kelautan dapat menyebabkan negara mengalami kerugian.

"Menteri harus bisa menjaga sumber daya laut. Jangan sampai dijajah oleh asing," kata dia.

Terakhir, Arif mengatakan, menteri beserta para jajarannya di kementerian koordinator maritim harus mampu mengoptimalkan berbagai potensi laut yang ada. Pasalnya, urusan kelautan tidak hanya menyangkut perikanan tapi juga pariwisata, perindustrian, perdagangan hingga pertambangan.

"Salah satu tugas yang harus segera dilakukan adalah mendayagunakan seluruh potensi yang ada demi kepentingan ekonomi nasional," tandas dia. (Sis/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

8. 4 Penimbun BBM Bersubsidi Tertangkap di Donggala
Date/Time : 10/25/2014 3:12:13 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124404/4-penimbun-bbm-bersubsidi-tertangkap-di-donggala
 
Satuan Reserse Kriminal (Satreskirm) Kepolisian Resort (Polres) Donggala, Sulawesi Tengah, menangkap empat pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis solar dan minyak tanah bersubsidi. Hasil penimbunan keempat pelaku, diketahui akan diselundupkan ke Palu.
 
Kapolres Donggala, AKBP Guruh Arif Darmawan mengatakan, empat orang pelaku diamankan di dua tempat kejadian perkara (TKP) berbeda, namun di hari yang sama.
 
Di mana, dua pelaku berinisial OT (39) dan ID (42) ditangkap di Jalan Trans Sulawesi, Desa Kebun Kopi, Kecamatan Labuan, Selasa (21/10) sekitar pukul 08.00 WITA, dengan barang bukti solar sebanyak 1.000 liter yang diisi ke dalam jeriken isi 35 liter.
 
"Kami tangkap saat mereka mau menyelundupkan solar dari Kebun Kopi ke Palu menggunakan mobil Avanza," terang Guruh di Donggala, Sabtu (25/10/2014). 
 
Sedangkan untuk dua pelaku lainnya, berinisial MW (34) dan KI (26) ditangkap di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa pada Selasa (21/10) sekitar pukul 13.00 WITA, dengan barang bukti 700 liter minyak tanah yang diisi ke dalam drum. 
 
"Kalau MW dan KI ditangkap sedang mengatur drum berisi minyak tanah ke atas mobil gran max. Saat penangkapan itu, MW dan KI diketahui mau berangkat ke Palu untuk menjual minyak tanah itu," jelas Guruh.
 
Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui kalau solar yang ditimbun oleh OT dan ID akan dijual kepada salah satu perusahaan tambang bebatuan di Palu. Sedangkan minyak tanah yang ditimbun MW dan KI ingin dijual kepada salah satu agen minyak tanah di Palu. 
 
"Di Palu sudah ada yang menadah solar maupun minyak tanah ke empat pelaku. Aksi ini, menurut pelaku OT dan ID sudah empat bulan dijalankan, sedanglan MW dan KI baru dua bulan menjalankan," imbuhnya. 
 
BBM jenis solar dan minyak tanah yang ditimbun oleh empat pelaku, berasal dari sejumlah SPBU dan agen minyak yang ada di Donggala. 
 
Modus penimbunan yang dilakukan pelaku, dengan memasuki sejumlah SPBU dan agen minyak tanah, dengan pembelian 100 dan 200 liter untuk solar serta 50 hingga 75 liter minyak tanah. 
 
"Untuk kaitan antara dua pelaku penimbunan solar dan dua pelaku penimbunan minyak tanah tidak ada, hanya modusnya memang mirip," tambah kasat Reskrim Polres Donggala, Iptu Junaidy Weken. 
 
Saat ini, empat pelaku berikut barang bukti BBM dan dua unit mobil diamankan di Polres Donggala demi pengembangan penyelidikan mendalam. 
 
Sedangkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ke empat pelaku dijerat pasal 53 huruf a, b, c, dan d  undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. (Dio/Nrm)


Back To Top Go To Bottom

9. UMP 2015 Gorontalo Ditetapkan Rp 1,6 juta
Date/Time : 10/25/2014 2:29:31 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124397/ump-2015-gorontalo-ditetapkan-rp-16-juta
 

Dewan pengupahan Provinsi Gorontalo akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2015 wilayah Gorontalo sebesar Rp. 1.600.000. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMP tahun 2014 yang hanya Rp 1.350.000.

Menurut Herianto Monoarfa selaku Kabid Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, jumlah tersebut  didapati dari hasil survei kebutuhan hidup layak yang berakhir pada bulan September.

“Jumlah itu kita dapati dari hasil survei KHL di seluruh wilayah provinsi Gorontalo, makanya kita (dewan pengupahan) memnutuskan UMP sebesar RP. 1.600.000” kata Herianto Monoarfa kepada Liputan6.com, Sabtu (25/10/2014).

Lebih lanjut Herianto Monoarfa mengatakan, dari hasil survei KHL, maka dewan pengupahan telah menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Gorontalo adalah Rp 1.864.379, dengan wilayah yang memiliki KHL terendah adalah Kabupaten Gorontalo.

“Yang kita perhatikan dalam pengambilan besaran UMP adalah dari hasil survei KHL yang kita lakukan sebanyak 4 kali, maka dari itu kita tentukan nilai KHL kita adalah sebesar Rp. 1.864.379” pungkasnya. (Aldi/Nrm)



Back To Top Go To Bottom

10. Pengusaha: Aturan Hilirisasi Tambang Percuma Tanpa Infrastruktur
Date/Time : 10/25/2014 1:54:47 PM
Direct link : http://bisnis.liputan6.com/read/2124345/pengusaha-aturan-hilirisasi-tambang-percuma-tanpa-infrastruktur
 

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai berbagai kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan percuma tanpa didukung dengan fasilitas infrastruktur.

Ketua Komisi Tetap Energi dan Pertambangan KADIN Poltak Sitanggang mengatakan, sebenarnya sektor pertambangan sedang tumbuh pada saat pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan baru soal hilirisasi. Namun, sektor ini kemudian melemah karena tak ada fasilitas yang mengikuti kebijakan baru tersebut.

"Sektor pertambangan sedang tumbuh sebelum kebijakan baru dikeluarkan, program hilirisasi yang tidak didukung oleh infrastruktur sama aja," jelas dia di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Dia mengaku melihat ini dari kacamata dunia usaha, serta belajar dari apa yang terjadi selama lima tahun terakhir di sektor pertambangan.

Infrastruktur yang dimaksud, tambah dia, bukan pada fasilitas jalan. Namun hal mlain seperti pasokan energi dan lainnya. "Ada beberapa anggota kita saat industri berdiri, smelter berdiri tidak ada listriknya, pemerintah janji bakal ada listrik, akhirnya kita akrobat lagi bikin pwoer plan, ada kebijakan yang dibuat tapi tidak bijak," tegas dia.

Sebab itu, dia menilai kebijakan dan program pemerintah yang ada seakan hanya upaya meninabobokan rakyat. Bahkan kebijakan yang ada terkesan melemahkan industri nasional.

"Kebijakan yang tidak bijak. Ini yang sangat mengganggu ekonomi, sektor riil ini terganggu. Kita menyerap tenaga kerja, lepasnya 3 juta tenaga kerja di sektor pertambangan telah kehilangan pekerjaan tapi tidak bisa diserap industri, karena listriknya ga ada," lanjut dia. (Sis/Nrm)



Back To Top Go To Bottom